TimesPublik.com — Pemkab Bandung Barat dan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi resmi melakukan MoU dalam rangka penguatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal tersebut dilakukan guna pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas dan berkelanjutan.
Penandatangan MoU dilakukan oleh Bupati Bandung Barat Jeje Richie Ismail dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cimahi, Cecep Heri Suhendar.
Turut hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum, Plt Kepala Bagian Tata Pemerintahan KBB.
Kemudian, Kepala BPJS wiilayah Jawa Barat dan Kepala Kantor BPJS Kabupaten Bandung Barat.
Dalam sambutannya, Jeje Richie Ismail mengapresiasi kinerja dan kontribusi BPJS Kesehatan dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.
“Komitmen ini adalah bagian dari upaya kami menunaikan amanah konstitusi, bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar dan bagian dari misi besar pembangunan manusia Indonesia menuju 2045,” kata Jeje.
Menueurnya, MoU ini merupakan langkah strategis dalam upaya menutup gap cakupan kepesertaan dan keaktifan JKN di Kabupaten Bandung Barat yang pada akhir 2024 telah mencapai angka 98,07 persen.
Kendati demikian, tantangan ke depan masih cukup signifikan terutama, dalam hal reaktivasi peserta PBI dan optimalisasi pemanfaatan layanan berbasis digital.
Data BPJS Kesehatan menunjukan bahwa sepanjang tahun 2024, total manfaat layanan kesehatan yang diberikan kepada warga KBB mencapai Rp448 miliar, dengan utilisasi rata-rata 9.983 layanan per hari.
Program JKN telah memberi kontribusi sosial dan ekonomi dengan menyerap lebih dari 2.300 tenaga kerja di sektor fasilitas kesehatan swasta.
Penandatanganan MoU ini juga menandai dimulainya akselerasi layanan kesehatan berbasis data dan teknologi, sejalan dengan arah transformasi sistem kesehatan nasional.
Saat diskusi dengan Kadinkes KBB, dr Ridwan Abdullah Putra mengatakan, pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan dan meningkatkan efektivitas alokasi anggaran kesehatan
“Kami akan memanfaatkan instrumen digital seperti integrasi data SATUSEHAT dan pemanfaatan Mobile JKN agar intervensi menjadi lebih presisi dan berorientasi pada hasil,” ucapnya.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menekankan perlunya komitmen bersama dalam meningkatkan kolektibilitas iuran dan pemanfaatan layanan berkualitas.
Capaian digitalisasi layanan di sejumlah rumah sakit di Bandung Barat seperti, RS Karisma dan RS Cahya Kawaluyan menjadi contoh dalam penerapan sistem layanan cepat dan transparan.***
