TimesPublik.com – Masalah saluran irigasi rusak di wilayah Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya menemui titik terang.
Pasalnya, Pemkab Bandung Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) bakal melakukan perbaikan saluran Daerah Irigasi (D.I) Rajamangala.
Hal tersebut diketahui pasca Plt Kepala DPUTR KBB, Fauzan Azima dan Anggota DPRD KBB Fraksi PKB Wendi Sukmawijaya meninjau langsung kondisi riil saluran irigasi.
Fauzan mengatakan, peninjauan ini respon atas arahan Bupati Bandung Barat untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terlayani dengan optimal.
Menurutnya, hasil peninjauan ditemukan sejumlah persoalan seperti, longsoran tanah, penumpukan endapan lumpur atau sedimentasi yang membuat aliran air terhambat.
“Kami akan memperbaiki saluran ini agar air dapat kembali mengalir lancar melayani tiga desa, yaitu Rajamandala Kulon, Mandalasari, dan Mandalawangi,” kata Fauzan di Cipatat, Jum’at (12/6/2026).
Ia menjelaskan, perbaikan saluran irigasi memang diperlukan lantaran ada sekitar 98 hektare lahan pesawahan yang bergantung padanya.
“Ada sekitar 98 hektare sawah yang bergantung pada irigasi ini, sehingga harus dijaga agar ketahanan pangan di wilayah ini tetap terjaga,” jelasnya.
PUTR Bandung Barat Usulkan Perbaikan Irigasi Ke Pusat
Ia pun menambahkan, perbaikan utama didukung melalui bantuan Instruksi Presiden (Inpres) yang sudah disetujui senilai Rp6 miliar, dengan rencana pelaksanaan di triwulan ketiga tahun ini.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan anggaran tambahan melalui mekanisme perubahan anggaran.
“Untuk pekerjaan segera dibutuhkan satu unit ekskavator mini dan pemasangan bronjong di titik longsoran. Kebutuhan ini diperkirakan mencapai sekitar Rp400 juta, dan kami harap dapat didukung oleh DPRD maupun alokasi anggaran yang tersedia,” tambah Fauzan.
Sementara itu, Anggota DPRD KBB Wendi Sukmawijaya mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Daerah dan Dinas PUTR dalam menanggapi keluhan petani yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ia menilai kondisi di lapangan membutuhkan penanganan segera.
“Kebutuhan ini sangat mendesak. Kami meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bupati segera mengalokasikan dana tersebut agar 98 hektare sawah ini bisa kembali berproduksi, mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Wendi juga menegaskan komitmennya untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi.
“Jika belum tersedia dari APBD, saya akan usahakan mengalokasikan kebutuhan pemasangan bronjong senilai Rp400 juta agar pekerjaan bisa segera dimulai,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan hektare lahan pesawahan di wilayah Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpaksa beralih fungsi menjadi lahan yang ditanami palawija.
Bahkan, dari puluhan hektare lahan pesawahan tersebut sebagian dibiarkan tidak terurus penuh rumput ilalang, akibat minimnya aliran air dari Daerah Irigasi (D.I) Rajamandala lantaran bukan sawah tadah hujan.
Perlu diketahui, masalah tersebut telah berangsur cukup lama bahkan hingga belasan tahun, dengan faktor utama keruasakan yang sangat parah dari jaringan irigasi.
Kerusakan-kerusakan seperti, tumpukan sedimentasi pada sepanjang irigasi, kebocoran saluran, pintu air tidak berfungsi, bahu saluran jebol dan lain sebagainya.
Mitra Cai Cikalapa, Desa Rajamandala Kulon, Unang menjelaskan, jumlah luas lahan pesawahan di wilayahnya kurang lebih mencapai 30 hektare.
”Sekitar 15 hektare masih bisa ditanami padi, sedangkan 15 hektare sisanya sebagian ditanami palawija dan sebagian lagi terlantar,” kata Unang di Cipatat, Rabu 10 Juni 2026.***
