TimesPublik.com — Pemkab Bandung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).
Raihan tersebut menjadi yang ke-10 secara berturut-turut sejak tahun 2016.
Opini WTP diberikan setelah BPK menilai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempertahankan capaian tersebut.
Menurutnya, opini WTP merupakan hasil dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
“Saya berikan apresiasi kepada Pak Sekda dan jajarannya, para Forkopimda hingga Forkopimcam, seluruh masyarakat Kabupaten Bandung serta para Anggota DPRD Kabupaten Bandung atas kerjasamanya selama ini. Tanpa kekompakan hasil ini tidak akan tercapai,” katanya.
Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menegaskan, capaian WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi turut mengapresiasi capaian tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung kembali meraih Opini WTP untuk kesepuluh kalinya. Capaian ini menggembirakan kita semua. Namun LHP BPK harus menjadi pedoman perbaikan. DPRD akan mengawasi tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Renie.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif juga perlu terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai standar yang berlaku.
Capaian 10 kali berturut-turut tersebut menempatkan Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan di Jawa Barat.*Fendy
Sumber : Humas Pemkab Bandung
