TimesPublik.com – Pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) pada tahun 2026 mendatang.
Hal itu dikatakan Bupati Bandung Barat Jeje Richie Ismail usai Musrenbang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Hotel Masonpine, Kotabaru Parahyangan, Kecamatan Padalarang pada Senin, (5/5/2025).
“Fokus utama kita adalah meningkatkan akses infrastruktur dasar dan pelayanan publik,” kata Jeje Richie Ismail usai Musrenbang RKPD di Padalarang.
Ia pun menjelaskan, setiap program yang akan dijalankan selama dirinya menjadi kepala daerah bersentuhan langsung dan sesuai kebutuhan masyarakat Bandung Barat.
Terdiri dari, pembangunan dan perbaikan jalan desa, peningkatan akses air bersih untuk pertanian, serta pelayanan kesehatan berupa satu tenaga kesehatan dan satu fasilitas kesehatan di setiap desa, menjadi ujung tombak pembangunan tahun depan.
“Ini bukan hanya program fisik, tapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dalam menjawab kekhawatiran akan program yang hanya berakhir sebagai wacana, Jeje menyampaikan bahwa Pemkab telah menyiapkan sistem pengawasan berbasis data yang ketat, termasuk pelibatan masyarakat.
“Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak. Evaluasi triwulanan juga akan dilakukan agar program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam upaya menurunkan angka stunting dan kemiskinan, Pemkab Bandung Barat mengandalkan program intervensi gizi dan pemberdayaan ekonomi.
“Kami memiliki program pemberian susu dan telur gratis bagi ibu menyusui. Di sisi lain, pemberdayaan UMKM, insentif petani, serta jaminan sosial bagi RT, RW, Linmas, dan kader PKK menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Terkait wacana makan siang gratis di sekolah yang digaungkan pemerintah pusat, Jeje memastikan kesiapan daerah untuk mengawal program tersebut.
“Kami sedang menghitung kapasitas anggaran dan menjajaki kolaborasi dengan sektor swasta agar program ini tidak hanya berjalan, tapi juga berkelanjutan dan bergizi,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah akan menjadi konsentrasi utama mendukung program tersebut.
Untuk memastikan proses pembangunan berlangsung transparan dan akuntabel, Pemkab Bandung Barat mengusung prinsip keterbukaan.
“Kita dorong tata kelola yang profesional dan terbuka. Semua proses, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, akan dipublikasikan dan dapat diawasi publik,” kata Jeje.
Ia menyebut, seluruh proses perencanaan telah terekam dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI yang dipantau langsung oleh provinsi Jawa Barat, Kemendagri, dan KPK.
Bupati Jeje juga mengakui bahwa tantangan terbesar dalam penyusunan RKPD 2026 adalah menyinergikan usulan masyarakat dengan visi besar daerah dan keterbatasan anggaran.
“Kita harus mampu mengharmonisasikan antara aspirasi masyarakat, arah RPJMD, dan kemampuan anggaran yang terbatas. Tapi dengan musrenbang ini, kita punya ruang untuk menyatukan itu semua,” ucapnya.
Menanggapi keluhan warga di daerah terpencil soal akses jalan dan internet, Jeje menyebut hal itu masuk dalam prioritas pembangunan. “Kami dorong peningkatan infrastruktur jalan desa dan konektivitas digital melalui kerja sama dengan provider untuk memperluas jaringan ke wilayah blankspot,” ungkapnya.
Di sisi lain, pembangunan yang berwawasan lingkungan juga mendapat porsi tersendiri. “Keberlanjutan lingkungan adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Kami punya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta perlindungan sumber daya air dan ruang terbuka hijau,” ujar Jeje.
Lebih jauh, Bupati Jeje menegaskan bahwa visi ‘AMANAH’ bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang dijalankan secara nyata. “Kami ingin pembangunan di Bandung Barat ini tidak hanya maju secara fisik, tapi juga agamis, adaptif, nyaman ditinggali, mendengar aspirasi rakyat, dan menjaga keharmonisan sosial,” katanya.
Menutup wawancara, Jeje menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan.
“Kami membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Lewat forum warga, laporan terbuka, hingga penggunaan teknologi informasi. Kita ingin masyarakat bukan hanya jadi penerima manfaat, tapi juga pengawas aktif pembangunan,” pungkasnya.***
