TimesPublik.com – Jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) meninjau langsung kondisi Daerah Irigasi (D.I.) Rajamandala di Kecamatan Cipatat.
Diketahui, DI Rajamanda tersebut mengairi sejumlah luas lahan pesawasan empat desa di Kecamatan Cipatat yang terdiri dari, Desa Cipatat, Rajamandala Kulon, Mandalasari dan Desa Mandalawangi.
Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma’mur mengatakan, kunjungannya tersebut dilakukan untuk memastikan layanan petani tetap terlayani.
“Setelah meninjau dari segi kewenangan ini adalah DPUTR, hari ini kami memastikan pelayanan kepada warga petani,” kata Amung di Cipatat, Rabu (3/9/2025).
Ia menyatakan, kunjungan jajaran Komisi II dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KBB tersebut dilakukan untuk memastikan kodisi aliran irigasi bagi para petani setempat.
“Hasil ini untuk memastikan supaya air bisa mengairi lahan pesawahan garapan para petani, untuk hal kerusakan karena ini kewenangan PUTR kami sebagai anggota dewan kami akan sampaikan saat rapat nanti,” ujarnya.
“Karena saya dari Komisi II tidak bisa mengundang PUTR, jadi harus seizin pimpinan dewan. Kalau sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) nanti saya sampaikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Amung, berhubungan telah dilakukan pekerjaan sementara dengan cara swadaya masyarakat sehingga dibutuhkan penanggulangan ke kedepan.
“Jadi untuk memastikan yang diinformasikan warga kaitan ada beberapa saluran tersumbat dan ini sudah swadaya ke depan harus ditanggulangi supaya tidak rusak lagi,” ujarnya.
“Mudah-mudahan bisa didanai dari pusat, kalau pun tak bisa dari APBD. Cuman kan oleh komisi di dorongnya, jadi nanti di Banggar kita dorong,” katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi ada empat titik saluran DI Rajamandala yang rusak akibat longsor. “Kita tinjau dua titik jadi sampel, yang penting subtansinya sudah ketangkap. Yang penting masyarakat bisa terairi,” ujarnya.
Amung mengajak kepada masyarakat untuk bersama menjaga sekaligus melakukan perawatan terhadap saluran irigasi yang ada, demi terciptanya kondisi sektor pertanian yang baik.
“Yuk kita ramaikan atau biasakan lagi gotongroyong, minimal bila ada saluran yang tersumbat minimal bisa dirawat bersama,” paparnya.
Kepala DKPP KBB, Lukmanul Hakim menambahkan, pihaknya akan melaporkan hasil peninjauan DI Rajamandala tersebut langung ke Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail.
“Kita akan laporkan ini kepada pimpinan dan kita juga akan berkodinasi dengan DPUTR KBB sebagai bahan tindak lanjut kita,” katanya.
Sementara itu, Mantri Air Cipatat, Wahid mengatakan, sebenarnya persoalan saluran DI Rajamandala akibat bencana longsor cukup banyak.
“Jadi ada lima lokasi perlu diperbaiki bahkan DI Rajamandala itu seperti di BWU juga kena bencana, sekarang dari hulu ke hilir sudah dangkal,” kata Wahid.
Ia menjelaskan, kondisi DI Rajamandala membutuhkan segera upaya nyata dari pemerintah. Jika tidak dilakukan perbaikan cepat, dikhawatirkan para petani di empat desa tidak bisa bertani.
“Kalau misalnya tidak cepat dibenerin, mungkin untuk saat ini masih bisa. Cuman ke depanya petani gaakan bisa bertani lagi karena sumber airnya satu satunya di DI Rajamandala, jadi mohon realisasinya secepatnya,” pungkasnya. ***
