TIMESPUBLIK.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat akan berupaya maksimal menekan angka kasus masyarakat yang terjerat judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) di wilayahnya.
Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya judol maupun pinjol.
“Pertama tentu melalui penyebaran sosialisasi di media sosial (medsos), kedua imbauan melibatkan tokoh agama mengingatkan bahwa judi itu memang dilarang dan dampaknya luar biasa,” kata Ade, Rabu (20/11/2024).
Dia pun menuturkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah pusat yang saat ini tengah gencar memerangi judol mencapai angka yang cukup besar.
“Angka duit kita yang pergi ke luar negeri karena Judol itu triliunan, itukan sayang sekali,” tutur Ade.
Dia menjelaskan, pihaknya pun saat ini tengah berupaya mengantisipasi dan menangani praktik judi online di lingkungan pegawai Pemkab Bandung Barat.
“Salah satunya itu, kami juga kan harus tahu caranya dan kami sudah perintahkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) KBB bagaimana memeriksa Hp tersebut,” jelasnya.
Pada tahun 2025 mendatang, pemerintah pusat menyiapkan skema yang efektif terkait penyelesaian warga yang terjerat judol maupun pinjol.
“Kalau untuk pinjol itu di tahun 2025, sudah kelihatan karena ada subsidi dari pemerintah pusat, dan kami pun diminta untuk menyiapkan hal itu,” ujarnya.
Ade menambahkan, yang menjadi persoalan terkait pinjol tersebut bukan hanya tentang bunga bergulir, namun antara cepat dan tidak cepat.
“Tidak hanya bunga tapi juga kecepatan, jadi nanti dengan Bank Jabar bagaimana untuk penyelesaiannya,” pungkasnya.***
