TimesPublik.com – Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal melakukan pendataan tentang jumlah kelompok 3B (balita, ibu hamil, ibu menyusui) yang belum tersentuh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Sargas MBG KBB, Fauzan Azima mengatakan, pihaknya bakal melakukan pendataan ulang menggandeng dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Sistem Pengelolaan Pangan Industri (SPPI).
”Jadi nanti di cek lagi semua, yang belum yang mana saja. Sehingga nanti penerima manfaatnya akan terdeteksi berapa yang belum menerima. Jadi bukan tidak diberi tapi belum,” kata Fauzan saat dihubungi Jum’at, (16/1/2026).
Ia pun menjelaskan, pihaknya akan mengacu Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025, tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan keputusan itu, cakupan penerima manfaat program MBG kini lebih luas. Bukan hanya peserta didiki, namu juga termasuk pesantren serta anak usia sekolah yang tidak sekolah.
Saat ini, setiap Satuan Pemberi Pangan dan Gizi (SPPG) memiliki batasan maksimal 2.000 peserta didik dan 500 penerima dari kelompok 3B, namun jumlah tersebut akan ditambah sesuai ketentuan baru.
”Nanti akan bertambah peserta didik sesuai Juknis yang tadi itu bertambah sehingga data itu harus kongkrit akurat, sehingga nanti semua akan terlayani pelayanan MBG tadi,” jelasnya.
Fauzan juga membenarkan pelayanan SPPG saat ini belum optimal menyasar kelompok 3B. Pasalnya, kondisi tersebut bukan hanya di wilayah Cipatat saja.
”Tapi yang jelas kedepan semuanya harus bisa menerima pelayanan MBG. Makanya perlu adanya kolaborasi semua pihak agar optimalisasi penerima manfaat itu lebih optimal lagi termasuk 3B,” tambahnya.
Terkait penambahan dapur SPPG di Bandung Barat, Fauzan menyatakan bahwa hal tersebut bisa dilakukan harus berdasarkan hasil kajian data.
”Kalau misalnya penerima manfaatnya lebih besar dibandingkan jumlah dapur yang ada di KBB bisa jadi kita usulkan ke BGN, karena yang menetapkan BGN bukan kita,” ujarnya.
Sebelum mengambil langkah apapun, semua harus didasarkan pada data yang konkret dan sinkron.
Oleh karena itu, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan kewilayahan, SPPG, mitra, dan seluruh stakeholder terkait untuk memperbarui data di KBB.
”Semua kita libatkan, karena semua juga sudah masuk ke dalam tim Satgas, jadi nanti sinkronisasi data, sehingga nanti akan ketahuan mana penerima manfaat yang belum terlayani,” katanya.
Fauzan menegaskan bahwa semua yang berhak akan mendapatkan pelayanan MBG dengan syarat data tercatat secara lengkap.
”Jadi penerimaan manfaat sekarang mah tidak hanya peserta didik saja, termasuk pesantren, termasuk anak usia sekolah tapi tidak sekolah,” jelasnya.
Menurutnya, respon positif dari masyarakat yang menunggu program MBG menunjukkan bahwa MBG diterima dengan baik, sehingga menjadi dorongan untuk mengoptimalkan pelayanan.
”Bagi yang belum menerima, bisa mengajukan melalui desa kemudian kecamatan dengan data konkret dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. ***
