TimesPublik.com – Pemkab Bandung Barat resmi membentuk Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), untuk mengantisipasi wabah yang menyerang sapi perah itu kembali merebah. Pasalnya, wabah tersebut sempat menurunkan populasi sapi perah di KBB.
Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan) KBB populasi sapi perah di wilayahnya, akibat terjangkit PMK pada tahun 2022 lalu, tinggal sekitar 24.000-an ekor dari 37.000 ekor pada tahun 2021.
Populasi sapi perah di KBB telah mulai stabil berjumlah mencapai 26.723 ekor, dengan produksi 15 liter/ekor. Saat ini, sekitar 51 persen, sapi perah milik KSPBU Lembang.
Satgas PMK KBB itu, melibatkan unsur TNI dan Polri, Asosiasi Peternak, Koperasi serta pihak swasta dan lain sebagainya.
Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail mengatakan, dibentuknya Satgas Penanganan PMK itu untuk mengatasi dampak wabah yang masih mengancam beberapa daerah.
“Satgas Penanganan PMK ini, bertujuan untuk mengatasi dampak wabah PMK yang masih mengancam beberapa daerah. Juga sebagai sebagai bagian dari upaya mitigasi PMK,” kata Jeje di Imah Seniman-Lembang, Kamis (24/4/2025).
Ia menjelaskan, Satgas tersebut bertugas untuk mencegah penyebaran PMK dengan langkah- seperti, pemberian vaksin, konsultasi kesehatan ternak, penyediaan desinfektan dan penyediaan alat pelindung diri bagi petugas terlibat.
Sebagai bagian dari langkah ini lanjut dia, pemerintah daerah telah menyediakan 26.000 dosis vaksin PMK, 600 liter desinfektan, 600 strip Vitamin B Comp, dan 1.000 unit alat pelindung diri (APD).
“Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu melalui berbagai upaya teknis dan kebijakan yang mendukung,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Jeje juga menanggapi masalah pembuangan limbah kotoran hewan oleh peternak sapi perah, yang selama ini menjadi kebiasaan dengan membuang limbah ke saluran air, yang berisiko besar bagi lingkungan dan ketersediaan air bersih.
Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah telah dipersiapkan dengan pembangunan unit pengolahan limbah komunal yang mengubah kotoran hewan menjadi pupuk dan biogas.
Kemudian, peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah secara berkala.
Bupati Jeje menekankan, sektor peternakan sapi perah memiliki potensi ekonomi yang lebih luas daripada hanya produksi susu.
Daging, jeroan, kulit, tulang, bahkan kotoran dan urin sapi perah, semuanya dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan berbagai industri terkait, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya melihat ternak sebagai penghasil limbah, pandanglah ia sebagai sumber daya multidimensi yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara optimal, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.***
