TimesPublik.com – Pemkab Bandung Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Rapat Masa Pemulihan Pasca Bencana pada hari ini, Kamis (19/2/2026)
Rapat pimpinan ini mengundang seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan Perangkat Daerah terkait guna merumuskan langkah strategis pemulihan pasca musibah tanah longsor di Desa Pasirlangu dan sekitarnya di wilayah Cisarua.
Dalam rapat tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memaparkan laporan rekapitulasi penanganan bencana yang terjadi pada Sabtu dini hari, 24 Januari 2026 lalu.
Berdasarkan pembaruan data per 10 Februari 2026, tercatat sebanyak 158 jiwa terdampak langsung oleh bencana tersebut. Dari total warga terdampak, 78 orang dinyatakan selamat, sementara 80 orang sempat dilaporkan hilang tertimbun longsor, dimana 62 korban telah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan.
Terkait perjalanan penanganan bencana tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I), Duddy Prabowo, menegaskan, komitmen penuh kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sejak masa tanggap darurat.
“Sejak hari pertama tragedi terjadi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah hadir dan mengerahkan seluruh daya upaya dalam penanganan darurat. Perjalanan panjang penanganan tersebut mencakup proses evakuasi korban yang terus diupayakan maksimal, pendirian posko pengungsian dan posko kesehatan, pengoperasian dapur umum, hingga distribusi logistik untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar para penyintas terpenuhi dengan baik,” kata Duddy.
Seiring ditutupnya masa tanggap darurat dan memasukinya masa pemulihan, Kepala Bappelitbangda KBB, R. Eriska Hendrayana menggarisbawahi pentingnya pelaporan hasil intervensi di lapangan sekaligus memaparkan Rencana Aksi Pemulihan (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) ke depan.
“Evaluasi komprehensif ini merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana yang terjadi, guna memastikan bahwa seluruh pengerahan sumber daya serta penyaluran bantuan telah berjalan secara transparan, maksimal, dan tepat sasaran,” ungkap Eriska.
Lebih lanjut, Eriska menegaskan bahwa Pemerintah Daerah telah merumuskan langkah konkrit yang akan langsung dieksekusi pada masa pemulihan ini.
“Sebagai langkah konkrit dari Pemda, kami menetapkan dua fokus prioritas utama. Pertama, normalisasi sistem pendidikan untuk memastikan anak-anak di wilayah terdampak tidak terputus akses belajarnya dan segera mendapatkan layanan serta fasilitas pendidikan yang layak. Kedua, relokasi hunian bagi warga yang rumahnya hancur atau berada di zona rawan. Proses relokasi ini akan diawali segera dengan penyediaan dan pematangan lahan yang aman,” tegasnya.
Selain dua prioritas utama tersebut, rapat ini juga memastikan kelanjutan penanganan lintas sektoral lainnya, seperti pemulihan kesehatan (termasuk trauma healing), serta perbaikan sektor ekonomi masyarakat, khususnya pemulihan lahan pertanian dan peternakan yang terdampak.
Menutup jalannya rapat pimpinan tersebut, R. Eriska Hendrayana kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi seluruh pihak demi percepatan perbaikan kondisi masyarakat.
“Melalui evaluasi yang transparan dan sinergi kuat dari seluruh unsur Perangkat Daerah, kita berharap masyarakat dan wilayah Cisarua yang terdampak dapat lekas pulih, bangkit, dan terbangun menjadi lingkungan yang jauh lebih baik serta lebih tangguh terhadap bencana di masa depan,” pungkasnya. ***
Sumber : Website Pemkab Bandung Barat
