TimesPublik.Com – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Pemaparan LKPJ TA 2025 itu disampaikan Jeje saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat Jalan Padalarang- Cisarua pada Rabu (04/03/2026).
Dalam suasana sidang yang khidmat, penyampaian LKPJ tersebut merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.
Dokumen ini menjadi refleksi atas capaian kinerja pembangunan daerah sekaligus wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengimplementasikan visi daerah yang Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis.
“Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi visi tersebut. Tahun ini menjadi fondasi awal dalam memperkuat arah kebijakan, mempertajam prioritas pembangunan, serta mengonsolidasikan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kinerja,” kata Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya.
Ia juga mengapresiasi selurug pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat atas kerja sama dan fungsi pengawasan yang dijalankan secara konstruktif sepanjang tahun anggaran 2025.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah,” tegasnya.
Dari sisi makro ekonomi, kondisi Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 menunjukkan stabilitas yang terjaga dengan tren perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 5,28 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 4,94 persen.
Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp65.914 miliar pada tahun 2025, meningkat dari Rp61.236 miliar pada tahun 2024.
“Hal ini mencerminkan menguatnya aktivitas ekonomi daerah serta meningkatnya kapasitas produksi dan nilai tambah sektor-sektor ekonomi,” jelas Bupati Jeje Ritchie.
Tingkat inflasi daerah pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar 2,13 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2024 sebesar 1,46 persen.
Meski demikian, inflasi dinilai masih berada dalam rentang terkendali dan mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga di tengah dinamika ekonomi.
Perbaikan signifikan juga terlihat pada distribusi pendapatan. Rasio Gini tahun 2025 tercatat sebesar 0,364 poin, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,400 poin. Penurunan ini menggambarkan distribusi pendapatan yang semakin merata di masyarakat.
Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 berada pada angka 9,87 persen, menurun dari 10,49 persen pada tahun 2024.
Penurunan sebesar 0,62 poin persentase ini menunjukkan efektivitas intervensi perlindungan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 tercatat sebesar 6,60 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 6,70 persen.
“Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya peluang kerja di berbagai sektor ekonomi,” ungkapnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 meningkat menjadi 71,65 poin dari 70,77 poin pada tahun 2024. Peningkatan tersebut ditopang oleh perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, dengan rincian:
• Umur harapan hidup mencapai 75,44 tahun;
• Harapan lama sekolah mencapai 12,26 tahun;
• Rata-rata lama sekolah mencapai 8,34 tahun.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain itu, Indeks Daya Saing Daerah tahun 2025 tercatat sebesar 3,71 poin dan berada pada kategori tinggi, mencerminkan kapasitas daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memperkuat fondasi ekonomi secara berkelanjutan.
Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, APBD Tahun 2025 diarahkan pada penguatan fiskal yang akuntabel guna mendukung program prioritas daerah.
Total pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp3,39 triliun atau 98,58 persen dari target Rp3,44 triliun, dengan rincian:
• Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp981,43 miliar;
• Pendapatan transfer sebesar Rp2,41 triliun;
• Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp0,00.
Sementara itu, total belanja daerah terealisasi sebesar Rp3,27 triliun atau 92,77 persen dari anggaran Rp3,52 triliun, yang terdiri dari:
• Belanja operasi Rp2,48 triliun;
• Belanja modal Rp301,42 miliar;
• Belanja transfer Rp490,19 miliar, meliputi belanja bagi hasil Rp75,18 miliar dan bantuan keuangan kepada desa Rp415,00 miliar.
Anggaran tahun 2025 mencatat surplus sebesar Rp127,39 miliar.
“Surplus ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang terkendali dan menjaga stabilitas postur keuangan daerah,” tegasnya.
Terkait pembiayaan daerah, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 hasil audit BPK RI sebesar Rp78,23 miliar telah terealisasi 100 persen.
Kinerja fiskal yang terjaga turut memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2025 meningkat menjadi 98,50 persen.
Pada sektor pendidikan, realisasi rata-rata lama sekolah mencapai 8,34 tahun dari target 8,25 tahun.
Di sektor kesehatan, fokus diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak serta pengendalian masalah gizi balita:
• Angka kematian bayi tercatat sebesar 5,50 per 1.000 kelahiran hidup dari target 5,3;
• Angka kematian ibu terealisasi sebesar 67,20 per 100.000 kelahiran hidup dari target 68,1;
• Prevalensi balita gizi buruk tercapai 0,066 persen dari target 0,069 persen.
Di bidang infrastruktur, sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan penanganan jalan kabupaten sepanjang 36,858 kilometer. Upaya tersebut mendorong capaian kondisi jalan kabupaten dalam keadaan mantap menjadi 78,80 persen, melampaui target tahun 2025 sebesar 74,01 persen.
“Peningkatan ini mendukung penguatan aksesibilitas wilayah serta kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya di kawasan perdesaan,” jelas Bupati.
Secara keseluruhan, indikator ekonomi makro tahun 2025 menunjukkan arah perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, maupun peningkatan kualitas pembangunan manusia serta daya saing daerah.
Menatap tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membawa semangat perubahan yang lebih progresif.
“Kami meyakini bahwa sinergi dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan kekuatan utama dalam mempercepat pembangunan serta mewujudkan Bandung Barat yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” tuturnya.
Melalui penyampaian LKPJ ini, Bupati berharap adanya masukan konstruktif dari DPRD sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
“Kami memohon dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk terus bergandengan tangan membangun Kabupaten Bandung Barat demi percepatan kesejahteraan masyarakat. Semoga sinergi ini semakin kuat dalam mewujudkan visi Bandung Barat AMANAH,” pungkasnya.**
